Parkir Alfamart Bengkulu Disorot, Aliansi SPSB: Jangan Sampai PAD Bocor, Pekerja Juga Harus Dilindungi

BENGKULU, Mimbarline.com — Pengelolaan parkir di sejumlah gerai Alfamart di Kota Bengkulu kembali menjadi sorotan. Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SPSB) meminta pemerintah dan DPRD Kota Bengkulu tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.

Sorotan bukan hanya terkait aktivitas parkir, tetapi juga menyangkut kepastian aturan, status lahan, keberadaan juru parkir, hingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Aliansi SPSB, Rendra Ginting, menilai persoalan parkir perlu dibicarakan secara terbuka dan dicarikan solusi yang memberikan kepastian bagi semua pihak.

«“Jangan sampai persoalan parkir justru menjadi ruang kebocoran PAD. Tetapi di sisi lain, kita juga harus melihat juru parkir sebagai pekerja yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut,” ujar Rendra.»

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan dan pengawasan secara menyeluruh. Dengan begitu, dapat diketahui secara jelas siapa yang mengelola, bagaimana mekanisme pungutannya, serta ke mana aliran penerimaan parkir tersebut.

Rendra juga mendorong DPRD dan Pemkot Bengkulu membuka ruang dialog bersama pengelola gerai, juru parkir, serikat pekerja dan masyarakat.

“Solusinya jangan saling menyalahkan. Duduk bersama, buka data, benahi sistemnya. Kalau memang ada potensi PAD, harus masuk ke kas daerah sesuai aturan. Kalau ada pekerja, hak dan keberlangsungan mereka juga harus diperhatikan,” tegasnya.

Aliansi berharap persoalan parkir tidak hanya dilihat sebagai persoalan pungutan di depan toko. Lebih jauh, parkir menyangkut pelayanan publik, perlindungan pekerja, ketertiban kota dan optimalisasi PAD.

Karena itu, pembenahan tata kelola dinilai menjadi langkah penting agar parkir di Kota Bengkulu dapat berjalan transparan, tertib dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Pesannya sederhana: parkir harus tertib, pekerja terlindungi, masyarakat nyaman, dan PAD daerah tidak boleh bocor. (.cwt)